TAPANULI TENGAH, MONITOR SUMUT— Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Pengurus Pusat Persatuan Islam meresmikan penggunaan ruang kelas darurat bagi sekolah yang terdampak bencana banjir di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan guna memastikan hak dan keberlanjutan proses pembelajaran anak-anak tetap terpenuhi di tengah situasi krisis pascabencana.
Peresmian fasilitas penunjang belajar tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Atip Latipul Hayat bersama Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) KH Jeje Zainuddin, dalam rangkaian kunjungan kerja selama dua hari di Tapanuli Tengah.
Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Ketua Pengurus Wilayah (PW) Persis Sumatera Utara sekaligus anggota DPD RI asal Sumatera Utara, KH Muhammad Nuh. Rombongan disambut oleh perwakilan pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat setempat.
Fasilitas kelas darurat yang mulai difungsikan secara resmi berpusat di SMP Insani Sorkam. Pembangunan unit kelas sementara ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemendikdasmen dan Persis untuk memitigasi terhentinya aktivitas belajar-mengajar akibat kerusakan fisik bangunan sekolah pascabanjir.
Ketua PW Persis Sumatera Utara Muhammad Nuh mengapresiasi langkah responsif pemerintah dalam percepatan pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana. Menurut dia, penyediaan kelas sementara ini menjadi sarana krusial agar peserta didik tidak kehilangan akses pendidikan.
“Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kehadiran ruang kelas darurat ini menjadi bentuk sinergi konkret antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak terdampak bencana,” kata Nuh.
Secara terpisah, Koordinator Tim Pembangunan Ruang Kelas Darurat sekaligus Ketua PD Persis Kota Medan, Joko Imawan, menjelaskan bahwa kerja sama penanganan fasilitas pendidikan terdampak bencana ini terus diperluas ke beberapa wilayah lain.
Joko mencatat, saat ini sudah ada 7 unit ruang kelas darurat yang selesai dibangun dan mulai digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Selain itu, sebanyak 18 unit kelas darurat lainnya tengah dibangun di Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tukka (Tapanuli Tengah), serta direncanakan berlanjut ke Kabupaten Pasaman.
Atip Latipul Hayat menekankan bahwa pembangunan fasilitas sementara ini merupakan tahap awal intervensi pemerintah dalam situasi tanggap darurat sebelum rehabilitasi fisik gedung sekolah secara permanen dilakukan.
“Ruang kelas darurat ini harus segera dipermanenkan agar anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman, aman, dan memperoleh lingkungan belajar yang layak. Pendidikan yang berkualitas harus didukung oleh fasilitas yang memadai,” ujar Atip.
Program perbaikan sarana pendidikan ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi cepat atas keterbatasan fasilitas pascabencana, tetapi juga memperkuat mitigasi bencana berbasis keterlibatan masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan yang tangguh dan inklusif.
Bencana alam berulang, seperti banjir di pesisir barat Sumatera, menunjukkan tingginya tingkat kerentanan fasilitas publik, khususnya sekolah. Kerusakan fisik pada bangunan sekolah kerap memicu terhentinya aktivitas akademik dalam jangka waktu yang relatif lama. Dampaknya tidak hanya terasa pada penurunan kualitas pembelajaran siswa, tetapi juga berpotensi memicu trauma psikologis jika tidak segera ditangani secara terstruktur.
Dalam skema penanganan darurat pendidikan, Kemendikdasmen menerapkan strategi pemulihan bertahap. Tahap awal berfokus pada penyediaan ruang belajar darurat serta bantuan alat tulis (school kit). Tahap selanjutnya berfokus pada pemulihan psikososial peserta didik dan tenaga pengajar, sebelum akhirnya masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan sekolah permanen yang berperspektif tahan bencana.
Pelibatan aktif organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti Persis memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan pascabencana. Keterlibatan lembaga nonpemerintah terbukti mampu mempercepat mobilisasi sumber daya dan memotong birokrasi penyaluran bantuan di lapangan, sehingga penanganan darurat di bidang pendidikan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
